POLMAN, Media Central News.com – Sejumlah media lokal mengeluhkan kebijakan salah satu kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Polewali yang diduga menganaktirikan media lokal dalam proses langganan media. Senin 10/3/2025.
Menurut beberapa perwakilan media lokal, sekolah menengah pertama negeri 2 Polewali lebih memilih berlangganan media nasional atau media tertentu saja, sementara media lokal yang selama ini aktif meliput kegiatan sekolah maupun kegiatan lainnya tidak mendapat perhatian yang sama.
“Kami sudah beberapa kali mengajukan penawaran langganan, tetapi selalu ditolak tanpa alasan yang jelas. Padahal, kami juga ikut mempublikasikan berbagai kegiatan sekolah,” ungkap salah satu pendiri media lokal yang enggan disebutkan namanya.
Bukan hanya itu, sebelum Mur Salim Kepsek di SMP Negeri 2 Polewali media harian, mingguan dan bulanan tetap terbaca di sekolah tersebut dalam hal ini berlangganan sesuai kemampuan Dana BOS Sekolah, setelah Mur Salim menjabat sebagai Kepsek SMP Negeri 2 Polewali media Mingguan dan Bulanan semua di pangkas tanpa pemberitahyan ke pihak media masing-masing,
Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya, mengingat media lokal memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi pendidikan di daerah tersebut. Beberapa pihak menduga adanya praktik pilih kasih dalam kerja sama langganan media yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepsek SMP Negeri 2 Polewali, Mur Salim.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMP 2 Polewali, Mur Salim mengatakan bahwa ada teguran dari BPK Perwakilan Sulbar, yang bisa berlangganan cuman yang otomatis terlihat di Arkaz,” ujarnya.
Namun, sejumlah media lokal meminta transparansi terkait kebijakan langganan media di sekolah tersebut. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih adil dan tidak merugikan media lokal yang juga berperan dalam menyampaikan informasi pendidikan di daerah itu.
Kasus ini menarik perhatian sejumlah pihak, termasuk organisasi wartawan lokal, yang mendesak adanya kejelasan mengenai kriteria langganan media di sekolah-sekolah. Mereka menekankan bahwa media lokal juga berhak mendapatkan dukungan agar tetap eksis dan berkembang. (**)
Laporan : KUD