POLEWALI MANDAR, Mediacentralnews.com – Polewali Mandar (Polman) digambarkan sebagai tubuh yang hidup, namun kini tampak lelah. Persoalan klasik yang terus menghantui daerah ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
Seperti tubuh kekurangan gizi, energi fiskal Polman rapuh, sementara kebutuhan belanja publik terus membengkak.
Menurut pengamat kebijakan daerah yang juga akademisi, Muh. Sukri, kondisi ini membuat ketergantungan Polman terhadap transfer dana pusat masih tinggi. Sabtu (6/9/25)
“Target peningkatan PAD memang selalu dicanangkan, tetapi tanpa strategi nyata, target itu hanya menjadi vitamin di atas kertas,” ujarnya.
Ia menekankan, strategi yang dibutuhkan bukan sekadar angka ambisius, melainkan langkah konkret: memperkuat UMKM, memodernisasi pertanian, mengelola potensi laut secara adil, serta membangun pariwisata berbasis budaya lokal.
Namun, di tengah kelesuan fiskal, mutasi birokrasi kerap dijadikan solusi instan. Kebijakan ini dianggap mampu mendongkrak kinerja, bahkan menopang target PAD.
Masalahnya, apakah mutasi benar-benar menjadi vitamin penyegar, atau justru pisau bedah yang salah sasaran?
Secara teori, mutasi bisa efektif bila menempatkan pegawai sesuai kompetensi, sebagaimana prinsip the right man in the right place ala Frederick Taylor.
Tetapi praktik di lapangan sering berbeda: penempatan dilakukan tanpa peta jelas, sehingga justru mengganggu ritme kerja birokrasi. Pegawai lebih sibuk beradaptasi ketimbang melayani masyarakat.
Pengingat dari Max Weber kembali relevan: birokrasi ideal harus dibangun atas kompetensi dan aturan rasional, bukan loyalitas politik. Bila mutasi dijalankan dengan motif politik, ia justru memperdalam kelelahan birokrasi.
“Polman bukan tubuh yang sekarat, ia hanya tubuh yang lelah,” tegas Sukri. Ia menambahkan, vitamin sejati bagi Polman adalah strategi ekonomi berpihak pada rakyat, target PAD yang realistis, serta birokrasi profesional berbasis kompetensi.
Kata kuncinya ada pada “seni membaca tubuh yang lelah”. Membaca tanda-tanda apakah PAD rendah hanya keletihan sementara yang bisa dipulihkan dengan inovasi, atau justru penyakit struktural yang memerlukan terapi mendalam berupa reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola fiskal.
Tulisan ini mengulas pandangan kritis terkait dinamika ekonomi dan birokrasi di Polewali Mandar.
Redaksi menekankan bahwa mutasi pegawai, meski sah secara administratif, seharusnya dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas, bukan sekadar kepentingan politik.
Setiap kebijakan publik yang diambil hendaknya benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan menambah beban baru bagi daerah yang tengah menghadapi tantangan fiskal. (*Red)
