Berita  

SEKRETARIS DPRD SULAWESI BARAT SAMPAIKAN HASIL RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023

 

 

Mediacentralnews.Com,mamuju – Humas DPRD Prov.Sulbar_DPRD Provinsi Sulbar menggelar Rapat Paripurna Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023. Senin, 24 Juni 2024.

Sekretaris DPRD Prov. Sulbar Muhammad Hamzih didampingi Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Fasilitasi Penganggaran Irma Trisnawati dan Kabag Umum dan Keuangan Steohanus BM hadir pada rapat tersebut guna memastikan jalannya rapat berlangsung suskes.

Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sulawesi Barat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Siti Suraidah Suhardi yang didampingi oleh Sekda Prov Sulbar M. ldris. Turut hadir anggota DPRD, serta para undangan dari berbagai instansi terkait.

Dalam kesempatan ini, Sekwan menyampaikan
bahwa Pada hari ini, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, telah disampaikan dan dijelaskan oleh Gubernur Sulawesi Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2023.

Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari siklus perngelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel. Dalam rapat ini,
Gubernur memaparkan secara rinci mengenai
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah selama tahun anggaran 2023, serta
pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Gubernur juga menjelaskan berbagai tantangan
yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD, serta
upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, disampaikan pula mengenai capaian-capaian strategis yang telah berhasil diraih berkat kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku
kepentingan.

DPRD Provinsi Sulawesi Barat
mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, DPRD juga memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan, agar pelaksanaan APBD dapat lebih efektif dan efisien. Ujar Hamzih

(whd/hms)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *