Mediacentralnwes.Com,mamuju – Aliansi Gerakan Masyarakat dan Pemuda yang dipimpin oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Mamuju menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dan dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulbar. Selasa, 20 Agustus 2024.
Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua GMPK Mamuju, Edi Kurniawan, yang mendesak pihak kejaksaan untuk segera menindaklanjuti laporan mereka mengenai dugaan pengadaan fiktif pada Dinas Pendidikan Sulbar tahun anggaran 2023.
“Kami sudah melaporkan dugaan tersebut, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari kejaksaan,” tegasnya.
Edi Kurniawan juga menuntut agar Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, segera mengambil tindakan terkait beberapa masalah yang ditemukan di lapangan.
“Jika Pj. Gubernur tidak memberikan tanggapan, kami akan menilai beliau tidak mampu memimpin Sulbar. Kami ingin menjelaskan dugaan KKN yang kami temukan, dan jika tidak ada respon, kami akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih besar untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Pj. Gubernur,” katanya.
Beberapa isu yang menjadi sorotan aksi ini antara lain:
1. Transparansi bantuan gempa tahap II dari BPBD Kabupaten Mamuju dan BPBD Provinsi Sulbar yang belum jelas.
2. Dugaan pengadaan fiktif DAK untuk rehabilitasi dan rekontruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar tahun 2023.
3. Penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Dinas Kehutanan yang diduga tidak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan perusahaan tanpa izin.
4. Ketidakjelasan mengenai pembebasan lahan.
5. Keterbukaan Inspektorat dalam tata kelola anggaran dan hasil temuan di beberapa OPD tahun 2023.
“Jika tidak ada perubahan, kami akan melanjutkan aksi jilid III dengan massa yang lebih besar,” pungkas Edi Kurniawan.
(red)