POLEWALI MANDAR, Mediacentralnews.com – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Polewali Mandar menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Nursaid, Kamis (4/9/2025).
Pertemuan perdana ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus harapan kepada pejabat baru yang belum lama dilantik tersebut.
Hadir dalam audiensi Ketua PMII Polman Dirman, Ketua HMI Polman Ahmad Idris, Ketua GMNI Polman Andi Baraq, Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai, dan Plt GMKI Polman Arif.
Dalam pertemuan, Cipayung Plus menyoroti persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak drastis akibat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera duduk bersama mahasiswa dan masyarakat untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Selain isu pajak, mahasiswa juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut mereka, banyak kebijakan yang kerap simpang siur di publik akibat lemahnya sosialisasi.
“Kami berharap pemerintah membuka ruang komunikasi yang sehat, agar setiap kebijakan jelas sejak awal dan tidak menimbulkan keresahan. Kami juga menegaskan, kaum minoritas harus dijamin haknya setara dengan kelompok mayoritas,” tegas *Andi Baraq, Ketua GMNI Polman*, mewakili Cipayung Plus Polman.
Andi juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Nursaid sebagai Sekda baru Polman. Ia mengapresiasi langkah cepat Sekda yang langsung mengundang Cipayung Plus untuk berdialog setelah dilantik.
“Ini menunjukkan keterbukaan beliau terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Semoga menjadi awal yang baik untuk membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Andi menambahkan, pertemuan ini menjadi awal bagi Cipayung Plus Polman untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami akan tetap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis, mengawal agar setiap kebijakan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Redaksi menilai audiensi perdana Cipayung Plus Polman dengan Sekda baru, Nursaid, merupakan langkah penting dalam membangun ruang komunikasi yang sehat antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Kritik yang disampaikan, mulai dari persoalan pajak hingga jaminan kesetaraan hak, menjadi refleksi bahwa mahasiswa tetap menjalankan peran strategisnya sebagai pengawal kebijakan publik. (*Cpy)
