POLEWALI MANDAR, Media Central News.com – Di tengah gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Politik, dan Jaringan GMNI Polman, Bung Amar, menilai Pemkab belum serius menuntaskan persoalan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari pengelolaan sampah, banjir, hingga isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025.
Menurut Amar, hingga kini Polman masih menghadapi masalah klasik terkait sampah.
“Polewali Mandar belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai. Selama ini persoalan sampah hanya ditangani secara tambal sulam, tidak menyeluruh,” katanya saat ditemui usai peringatan HUT RI di Polman, Minggu (17/8/2025).
Selain sampah, GMNI juga menyoroti problem banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Amar menegaskan, kondisi infrastruktur yang kurang memadai membuat genangan muncul bahkan saat hujan ringan.
“Beberapa ruas jalan di Polewali, termasuk sekitar kantor bupati, selalu tergenang. Ini memperparah kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.
Tidak hanya itu, GMNI Polman juga menanggapi polemik kenaikan PBB yang tengah ramai diperbincangkan publik.
Amar menyebut isu tersebut menimbulkan keresahan karena berpotensi menambah beban masyarakat menengah ke bawah.
“Pemerintah harus terbuka menjelaskan soal PBB ini. Kalau benar ada kenaikan, sebaiknya dikaji ulang agar tidak menambah tekanan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Amar menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen GMNI untuk terus mengawal setiap kebijakan daerah.
“Kami akan pastikan pemerintah bekerja sungguh-sungguh, berpihak pada rakyat, dan bukan hanya sibuk dengan seremonial perayaan,” pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan GMNI Polman bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80 di Polewali Mandar.
Kritik mahasiswa diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan publik, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. (*Red)
