Mediacentralnews.com Mamuju — Instruksi tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kemenimipas Tahun 2025 pada Senin (4/8), ternyata belum sepenuhnya diwujudkan oleh jajaran di daerah.
Dalam arahannya, Menteri Agus menegaskan bahwa seluruh insan Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu melanjutkan pengabdian terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selaras dengan core value PRIMA: Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.
Pernyataan tersebut dikutip dari laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam hal ini Aktivis civil society Andika putra menilai Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Mamuju belum mampu menerapkan apa yang menjadi araharan kementrian Imigrasi dan pemasyarakatan.
“Jika pusat menegaskan nilai PRIMA, seharusnya kantor Imigrasi di daerah menjadi contoh pelayanan terbaik. Tetapi kenyataannya pelayanan diabaikan dengan alasan rapat, zoom meeting, atau pejabat tidak berada di tempat,” tegasnya.
“Jika core value PRIMA benar-benar dilaksanakan, masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya karena zoom meeting. Pelayanan publik itu hak, bukan prioritas kedua,” tuturnya melalui pesan WhatsAppnya, Rabu (26/11/25).
Ia menambahkan bahwa kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi secara cepat dan tepat.
“Menyambung itu, kami dari civil society telah melayangkan surat permintaan informasi publik sesuai dengan amanat UU keterbukaan, hal itu dilakukan sebagai bantuk wujud untuk menegakkan transparansi anggaran atau pengelolaan keungan negara yang bersih dari indikasi KKN”, ungkapnya.
Dengan adanya insiden They are not serving the public, menjadi pintu masuk untuk mengakses seluruh informasi pengelolaan keuangan negara di Imigrasi Mamuju .
Dan beberapa hari kedepan kami berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor imigrasi mamuju sebagai bentuk perlawanan atas sikapnya terhadap masyarakat Sulbar.
Sekali lagi bahwa Mereka itu digaji oleh negara untuk melayani rakyat, bukan untuk abai terhadap pelayanan publik khususnya untuk masyarakat sulbar di Mamuju, pungkasnya.
(Whd)
