POLMAN, Media Central News.com — Komite Sekolah memiliki peran vital dalam menunjang penyelenggaraan program-program pendidikan yang tidak tercover oleh dana pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Mithhar, dalam kegiatan Dialog Komite Sekolah yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bertempat di ruang Multi Media SMKS YPPP Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
Dialog yang mengangkat tema “Peran dan Fungsi Komite dalam Mendukung Penyelenggaraan Program Sekolah” ini menjadi ruang diskusi penting antara pihak sekolah, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk membahas tantangan dan solusi dalam dunia pendidikan.
Dukungan Komite: Bukan Pungutan, Tapi Sumbangan Sukarela
Menurut Mithhar, keberadaan Komite Sekolah bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Komite dapat memberikan dukungan berupa sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan sekolah.
“Sekolah swasta maupun sekolah negeri non-formal yang tidak dibiayai pemerintah boleh menerima sumbangan tidak mengikat dari masyarakat. Namun, tidak dibenarkan melakukan pungutan wajib kepada siswa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap pengelolaan dana oleh Komite dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak menimbulkan masalah hukum.
Jembatan Antara Sekolah dan Masyarakat
Mithhar yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, menambahkan bahwa Komite Sekolah adalah jembatan antara sekolah dan masyarakat. “Peran aktif orang tua sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk bantuan dana maupun tenaga. Ini untuk menutupi kekurangan dana dari pemerintah yang tidak mampu membiayai seluruh program sekolah,” katanya.
Bonus Geografi dan Tantangan Industri
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Fahry Saputra, dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus geografi di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya pendidikan vokasi, khususnya SMK, dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja.
“Sekolah di Sulbar harus adaptif terhadap kebutuhan dunia industri. Kami bahkan telah membuka jaringan dengan perusahaan tambang di Kalimantan untuk memfasilitasi lulusan SMK mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar, Fahry juga menyatakan komitmennya dalam menyuarakan aspirasi para kepala sekolah. Mulai dari pelatihan guru, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), hingga peningkatan fasilitas sekolah.
Ombudsman: Siap Awasi Pelayanan Pendidikan
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat, Fajar Sidiq, menegaskan bahwa pihaknya turut berperan dalam memastikan tidak terjadinya maladministrasi dalam layanan pendidikan. “Kami terbuka menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan atau ketidakadilan dalam pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan,” jelasnya.
Fajar mengingatkan bahwa Komite Sekolah harus berpihak kepada kepentingan pendidikan dan menjalankan fungsi sesuai aturan.
Saber Pungli: Jaga Integritas dan Hindari Jerat Hukum
Sementara itu, Tim Saber Pungli Polres Polman melalui AKP Muhammad Tauhid, mengajak para kepala sekolah dan pengurus Komite Sekolah agar tetap menjunjung integritas. “Kami harap sekolah menjalankan kegiatan sesuai aturan. Jika melenceng, bisa berujung pada proses hukum,” tegasnya.
Kesimpulan Dialog
Dalam dialog tersebut, disepakati beberapa poin penting:
- Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi Komite Sekolah.
- Dana BOS harus dibahas bersama masyarakat, khususnya jika ada program sekolah yang tidak terdanai.
- Komite Sekolah tidak diperkenankan memungut dana dari orang tua siswa, tetapi diperbolehkan menerima sumbangan sukarela sesuai ketentuan.
Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan pendidikan di Sulawesi Barat, khususnya di lingkup pendidikan kejuruan. (**)
Laporan: Junaedi Asma
