MAJENE, Media Central News.com – Sejumlah pihak mempertanyakan keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setelah ditemukan perubahan mendadak dalam sistem. Beberapa warga yang sebelumnya terdaftar dalam DTKS melaporkan bahwa mereka kini tidak lagi tercatat, sementara yang lain mendapati status mereka berubah tanpa pemberitahuan. Minggu (9/3/2025.
Salah satu penerima PKH, Nurul warga Desa Bonde Utara, mengungkapkan bahwa namanya dihapus dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), mengaku kecewa dikarenakan semua data saya baik BPJS, PKH semua tidak terdaftar (dinonaktifkan)), ungkap Nurul.
Nurul saya heran kenapa nama saya dihapus, padahal di bulan Februari lalu saya masih terdaftar dan menerima tahap pertama, setelah itu saya pergi berobat di PKM di situlah mulanya saya mengetahui, karena BPJS yang saya gunakan nonaktif, terang Nurul.
Lanjut Nurul, upaya yang di lakukan untuk mengetahui sebab akibat namanya kini tidak masuk lagi dalam daftar PM PKH, ia mendatangi kantor desa setempat, bahkan pihak desa dalam hal ini langsung Sekretaris Desa Bonde Utara, Imran, mengarahkan ibu Nurul ke Dinas Sosial mempertayakan.
“Saya sudah mendatangi kantor dinas sosial dan BPJS untuk mempertanyakan tapi jawaban yang sama saya peroleh bahwa data tersebut sepenuhnya desa yang mengetahui kami hanya melanjutkan data yang kami peroleh dari desa.” tutupnya.
Bukan hanya itu, beberapa warga juga mengalami hal serupa dalam hal ini Hasan salah satu warga Penerima Manfaat (PM) berubah status anggota keluarga yang tadinya tidak mempunyai anggota keluarga Tni/Polri kini berubah menjadi memiliki anggota keluarga TNI dan Polri warga tersebut masih dengan desa yang sama juga menjadi pertanyaan besar terkait transparansi proses validasi data yang dilakukan oleh pemerintah desa, diduga ada unsur ketidak adilan atau bahkan kepentingan pribadi dalam penghapusan nama-nama penerima PKH tersebut.
Ditempat yang berbeda, Sekretaris Desa Bonde Utara sekaligus Operator, Imran, mengatakan bahwa kami sebagai pemerintah desa tidak tau sama sekali mengenai nama yang tidak lagi terdaftar, sebab kami sebagai operator cuman mengusulkan saja nama-nama bagaimana cara kami agar masyarakat desa bonde utara dapat menerima bantuan, terang Imran saat ditemui wartawan media ini dirumahnya.
“Kuat dugaan bahwa data sejumlah PM PKH di Desa Bonde Utara tersebut dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memutus bantuan sosial yang mereka dapatkan selama ini”.
Sementara itu, Pendamping PKH Desa Bonde Utara, Anwar, mengatakan bahwa pihaknya cuman bisa mendapingi diluar daripada itu bukan wewenang kami sebagai pendamping PKH Desa. proses validasi tetap bergantung pada mekanisme yang ada atau mengacu kepada imputan Desa.
“Kami memahami keluhan masyarakat, tetapi perlu diketahui bahwa pembaruan DTKS tidak sepenuhnya di tangan kami. Masyarakat juga bisa melaporkan melalui pemerintah desa atau dinas sosial setempat untuk perbaikan data,” jelasnya. (**)
Laporan : KUD