JAKARTA, Mediacentralnews.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara, mencakup menteri, wakil menteri, kepala badan hingga penasihat khusus presiden di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).
Pergantian dan pengisian jabatan strategis ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P, 97P, dan 152/TPA Tahun 2025.
Langkah ini menandai penataan ulang fondasi pemerintahan Prabowo untuk menghadapi berbagai tantangan lintas sektor, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, hingga kesehatan masyarakat.
Di bidang politik dan keamanan, Djamari Chaniago dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Posisi strategis ini sangat menentukan arah stabilitas negara.
Sementara itu, Erick Thohir mendapat mandat baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kehadiran Erick di kursi Menpora diharapkan mampu memperkuat tata kelola olahraga nasional sekaligus memacu prestasi atlet muda.
Pada jajaran wakil menteri, beberapa nama baru turut dilantik, yakni:
- Afriansyah Noor sebagai Wamen Ketenagakerjaan,
- Rohmat Marzuki sebagai Wamen Kehutanan, dan
- Farida Farichah sebagai Wamen Koperasi.
Khusus Farida, publik menaruh harapan pada langkah konkret memperkuat sektor UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah, Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ia akan berkolaborasi dengan Muhammad Qodari, yang kini menempati posisi Kepala Staf Kepresidenan.
Di sisi lain, Ahmad Dofiri resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi kepolisian. Penempatan ini menegaskan konsistensi Prabowo pada agenda keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di tengah agenda besar pemerintah menurunkan angka stunting, Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi keduanya dianggap vital untuk memperkuat program peningkatan gizi anak bangsa.
Tak kalah penting, Sarah Sadiqa ditetapkan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lembaga ini kerap menjadi sorotan publik karena perannya yang strategis dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa negara.
Rangkaian pelantikan ini menunjukkan arah pemerintahan Prabowo yang lebih inklusif, dengan melibatkan politisi, profesional, dan birokrat senior.
Perpaduan tersebut diharapkan menciptakan keseimbangan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari stabilitas politik, pembangunan ekonomi, penguatan keamanan, hingga perbaikan kesehatan masyarakat.
Kini, publik menanti kinerja nyata dari para pejabat baru. Mereka dituntut untuk tidak hanya mengisi kursi jabatan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret atas beragam persoalan bangsa.
Berita ini disusun berdasarkan sumber resmi pelantikan pejabat di Istana Negara serta rangkuman Keputusan Presiden Nomor 96P, 97P, dan 152/TPA Tahun 2025. (Red)
