Mediacentralnwes.com,Majene Terkait keterlambatan pembangunan gedung SMPN 1 Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diduga menyebrang tahun.
LSM Merdeka Manakarra Sulbar menilai proyek ini adalah potret memalukan dari lemahnya pengelolaan pemerintahan dan sarat dugaan praktik kotor.
“bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kuat adanya dugaan permainan busuk di belakang layar!” tegasnya dengan penuh amarah disalah satu warkop yang ada di Mamuju, Selasa (14/01/25).
Lambatnya progres pembangunan ini tidak masuk akal, kecuali ada unsur dugaan kesengajaan atau korupsi yang terjadi.
“ini yang menjadi tanda tanya, apa dana proyek ini sudah benar-benar dialokasikan untuk pembangunan? Atau justru diduga habis ‘dimakan’ oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam hal ini kami tidak akan diam melihat hal ini”, tegasnya.
Lebihlanjut Ia juga menyentil kinerja pemerintah Kabupaten Majene yang dimana kurang maksimal dalam persoalan seperti ini.
“Dinas pendidikan ke mana? Jangan hanya duduk manis di kantor sambil menikmati gaji dari uang rakyat, sementara bangunan fasilitas pendidikan yang diduga gagal mutu hingga pekerjaan tersebut sampai menyebrang tahun. Kalau tidak mampu bekerja, lebih baik mundur saja”, terangnya.
Keterlambatan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat.
“Ini bukan hanya soal gedung sekolah, ini soal harga diri masyarakat Sulawesi Barat. Kami muak dengan pola kerja seperti ini! Kalau proyek pendidikan saja tidak bisa diselesaikan tepat waktu, bagaimana dengan proyek lainnya? Apa semua harus bermasalah dulu baru ada atensi dari pemerintah”, jelasnya.
LSM Merdeka Manakarra juga mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan.
“Kami minta kejaksaan untuk segera memeriksa dan meminta kepada BPK Sulbar turun untuk melakukan Audit proyek ini”, tegas Andika.
Jika hal ini terbukti adanya tindakan yang melawan hukum dan terbukti ada tindakan korupsi, maka APH harus memperoses sesuai aturan yang ada.
Ketua LSM menutup dengan peringatan keras.
“Jangan pernah anggap enteng kemarahan rakyat. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, dan pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang”, pungkasnya.
Menurut informasi yang di terima media ini no kontak yang diduga no telepon PLT kepala dinas untuk kordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Pemudah Olahraga Kabupaten Majene.
Namun no yang dihubungi menjawab”Maaf ini bukan nomor kadis yang kita maksud, salah nomorki”, singkatnya.
Namun berita ini terbit masih dalam upaya pendalaman untuk mendapatkan kelarifikasi dari pihak terkait.
(Wh)