Mamuju.Mediacentralnwes.com – aktivis dan elemen masyarakat Perovinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengecam kebijakan Menteri Keuangan yang memangkas anggaran pembangunan infrastruktur sulbar.
Kebijakan yang dilakukan oleh Mentri keuangan dinilai tidak efesian dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi serta pembangunan di Sulbar.
Menurut aktivis salah satu sulbar Andika Putra, pemangkasan anggaran ini akan berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang masih membutuhkan dukungan penuh dalam pembangunan.
“Sulbar masih dalam tahap pembangunan dan sangat membutuhkan dukungan anggaran dari pusat. Jika anggaran dipangkas, maka banyak program yang akan terganggu, dan masyarakat yang akan menanggung dampaknya,” tegasnya, Selasa (4/2/25)
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar kepentingan masyarakat Sulbar tidak terabaikan,” tambahnya.
Masyarakat Sulbar berharap agar pemerintah pusat tidak mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di daerah.
“Jangan asal mengambil kebijakan Tampa melihat kondisi yang ada disulbar, jika ini terjadi kami menilai pemerintah tidak berpihak untuk masyarakat”, tegas Andika.
Ia juga mengatakan, seharus nya pemerintah daerah dalam hal ini PJ. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan DPRD Sulbar jangan hanya berpangku tangan lakukan yang terbaik untuk rakyat Sulbar.
“Kebijakan tersebut sangat melukai hati masyarakat Sulbar, ditengah beberapa persoalan di Sulbar belum maksimal, seharusnya pemerintah daerah harus berjuang demi rakyat Sulbar”,pungkasnya.
(Whd)