Mamuju,mediacentralnwes.com – Kepemimpinan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mendapat kritik tajam dari Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju Terkait pemangkasan anggaran.
Sekertaris PMII Cabang Mamuju Ongki Prayudi Mengatakan, Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial di Sulbar.
Kebijakan ini akan berdampak di beberapa sektor diantaranya:
• Subsidi dan Bantuan Sosial: Beberapa program bantuan masyarakat miskin, termasuk subsidi energi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), mengalami pengurangan signifikan.
• Pendidikan dan Kesehatan: Anggaran untuk peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan dipangkas, meskipun program makan gratis tetap dilanjutkan.
• Proyek Infrastruktur Non-Prioritas: Sejumlah proyek pembangunan daerah mengalami pemangkasan atau penundaan.
“Kami melihat pemangkasan ini justru merugikan masyarakat kecil. Alih-alih memangkas anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seharusnya pemerintah berani memangkas anggaran proyek mercusuar yang tidak mendesak, seperti pembangunan IKN yang masih kontroversial,” ujar Ongki dalam pernyataan resminya.
“Mahasiswa Tolak Kebijakan yang yang kami anggap Tidak Adil”, tegasnya di salah satu warkop yang ada di Mamuju, Selasa (4/2/25)
keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan program makan gratis sambil memangkas subsidi energi dan bantuan sosial mencerminkan kebijakan yang tidak konsisten.
“Kalau memang alasan pemerintah adalah efisiensi anggaran, mengapa justru sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan yang dipangkas? Ini jelas tidak adil bagi rakyat, terutama di daerah seperti Sulbar, yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan,” tegasnya.
“Kami menuntut agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran negara. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi dalih untuk kepentingan segelintir elit politik,” tambahnya.
Sebagai bentuk respons, PMII Cabang Mamuju berencana melakukan aksi dan audiensi dengan pemangku kebijakan di daerah untuk menyampaikan tuntutan mereka.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan ini. Jika pemerintah tetap bersikeras, kami bersama mahasiswa dan masyarakat siap melakukan aksi untuk menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat ini,” tegas Ongki.
Dengan meningkatnya kritik dari berbagai pihak, kebijakan pemangkasan anggaran ini masih menjadi perdebatan.
“Apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan untuk stabilitas fiskal, atau justru akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat”, pungkasnya.
(Whd)
