MAJENE, Media Central News.com – Penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akibat adanya intervensi dari pimpinan di tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini telah berdampak pada kinerja pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Plt Kepala Desa yang enggan di ketahui identitasnya menjelaskan bahwa intervensi tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan, alokasi anggaran, hingga penempatan perangkat desa.
Ia mengatakan bahwa, saya merasa tidak leluasa dalam menjalankan tugas, karena setiap langkah yang diambil harus melalui persetujuan dari pimpinan di tingkat Kabupaten, ujarnya.
Menurutnya, intervensi ini tidak hanya menghambat proses kerja, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan perangkat desa. Banyak program yang seharusnya dapat segera direalisasikan menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan, karena adanya campur tangan dari pimpinan.
Sebagai pemimpin di tingkat desa, saya seharusnya diberikan keleluasaan untuk mengatur desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dengan adanya intervensi ini, kebijakan yang diambil sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga desa, tambahnya.
Plt. Kepala Desa ini juga menyoroti pentingnya otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Ia berharap agar pimpinan di tingkat Kabupaten dapat memahami dan menghormati batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan.
Kami berharap ada solusi yang dapat menjamin otonomi desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal, pungkasnya.
Sementara itu, beberapa warga desa yang ditemui mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah intervensi ini demi kemajuan desa.
Kami hanya ingin desa kami bisa berkembang dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, ujar salah satu warga.
Berita ini menjadi perhatian penting bagi semua pihak yang terkait, mengingat peran strategis desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan, dengan adanya dialog yang konstruktif antara pihak desa dan pimpinan di tingkat Kabupaten, masalah ini dapat segera diselesaikan. (**)
Laporan : KUD