POLMAN, Media Central News.com – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, H. Abdul Rahim, S.Ag., MH menegaskan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama sejumlah OPD terkait di Polewali Mandar, yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD, Senin, 17 November 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tingginya angka stunting di Sulawesi Barat yang menurut empat sumber data berada pada kisaran 27,8% hingga 35%. Angka ini dinilai memprihatinkan dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia menyoroti lemahnya validasi data, rendahnya kehadiran masyarakat di posyandu, hingga ketidaksesuaian alat ukur antropometri yang digunakan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Pernyataan ini disampaikan oleh H. Abdul Rahim, Ketua Komisi IV DPRD Prov. Sulbar, dengan melibatkan berbagai pihak seperti:
- Dinas Kesehatan Sulbar
- Sekda Polman yang diwakili PLT Asisten II Arifin Yambas
- Masdar Mahmuddin
- Murniati
- Hj. Nurwan Katta
- Abdul Rauf
- Nurlelah
- Lilis
- Aco Jamil
- H. Yudiaman
- Irfan Pahri Putra
- Tenaga kesehatan dan kader posyandu
- Anggota DPRD Kabupaten Polman
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat tahun 2024, tepatnya pada pertemuan evaluasi penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar.
Rapat tersebut berlangsung di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, sebagai salah satu daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Menurut Abdul Rahim, ada sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di Sulbar, di antaranya:
- Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yakni 10,27%, termasuk kemiskinan ekstrem.
- Akses gizi dan pelayanan kesehatan yang belum merata, khususnya di desa dan pelosok.
- Ketersediaan sanitasi yang rendah di banyak permukiman.
- Rendahnya edukasi pola asuh dan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga.
- Kinerja posyandu yang hanya berada di kisaran 60%, jauh dari target ideal 80%.
- Alat ukur antropometri tidak standar, sehingga berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat.
Abdul Rahim menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan memperburuk citra pemerintahan daerah.
Komisi IV DPRD Sulbar mendorong pendekatan kolaboratif lintas sektor, bukan hanya bergantung pada dinas kesehatan. Solusi yang ditekankan antara lain:
- Program prioritas gubernur seperti PASTI PAS agar terintegrasi dengan penanganan stunting.
- Optimalisasi APBD untuk mendukung program gizi, sanitasi, dan peningkatan posyandu.
- Perbaikan dan pengadaan alat antropometri standar sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
- Meningkatkan kehadiran masyarakat di posyandu hingga di atas 80%.
- Penguatan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga, termasuk program “dua telur per hari” sebagai salah satu intervensi gizi.
- Mengawasi distribusi dana desa agar tepat sasaran untuk mendukung posyandu dan layanan kesehatan dasar.
- Mendorong tim provinsi dan kabupaten melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
Abdul Rahim menegaskan bahwa DPRD siap berkolaborasi, mengawal kebijakan, dan turun langsung untuk memastikan prevalensi stunting di Polman dan Sulbar dapat ditekan. (**)
Laporan : KUD
