PASANGKAYU, Media Central News.com – Ketua DPRD Pasangkayu, Arfandy Yaumil, angkat bicara terkait penyegelan SMP 5 Sarudu yang membuat 94 siswanya harus menumpang belajar di SMK Sarudu selama tiga bulan terakhir. Penjelasan tersebut disampaikan Arfandy saat ditemui Media Central News di ruang kerjanya pada 28 November 2025.
SMP 5 Sarudu disegel oleh pemilik lahan berinisial A, sehingga 94 siswa terpaksa pindah sementara ke SMK Sarudu. Penyegelan dilakukan akibat sisa pembayaran sebesar Rp50 juta yang disebut belum dipenuhi oleh kontraktor berinisial AB. Kontraktor tersebut sebelumnya diduga berjanji memberi Rp150 juta kepada pemilik lahan sebelum hibah tanah diberikan, namun baru membayar Rp100 juta.
Pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini antara lain:
- Pemilik lahan hibah (A)
- Kontraktor pembangunan sekolah (AB)
- Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan
- Ketua DPRD Pasangkayu, Arfandy Yaumil
- Para siswa dan guru SMP 5 Sarudu
- Tokoh akademisi Fitrah Yalla Teko, yang turut mengkritisi masalah ini
Penyegelan terjadi sejak tiga bulan lalu, sementara penjelasan resmi dari Ketua DPRD disampaikan pada 28 November 2025.
Peristiwa berlangsung di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Masalah terjadi karena adanya kesepakatan sebelum hibah tanah bahwa kontraktor akan memberikan kompensasi Rp150 juta kepada pemilik lahan. Namun, sisa pembayaran Rp50 juta disebut belum dipenuhi, sehingga pemilik lahan menyegel sekolah sebagai bentuk tuntutan.
Arfandy menjelaskan bahwa secara administrasi pemerintah daerah sudah menerima hibah dan membangun sekolah di atasnya. Karena itulah, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membayar sisa kompensasi tersebut. “Kalau pemerintah membayar, itu bisa menjadi temuan karena tidak ada regulasi yang mengatur pembayaran tersebut,” tegas Arfandy.
DPRD Pasangkayu berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait untuk menemukan solusi tanpa menimbulkan masalah baru. “Kami berupaya menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kami berharap semua pihak bersabar agar tidak muncul persoalan baru dan siswa bisa kembali belajar di sekolah mereka,” ujar Arfandy.
Sementara itu, akademisi Fitrah Yalla Teko mengkritik lambannya langkah pemerintah. “Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena mengganggu proses belajar mengajar,” ujarnya melalui pesan WhatsApp pada 28 November 2025. (**)
Laporan: Abd. Rahman As’ad
