POLMAN, mediacentralnews.com – Antrean panjang BBM, pemadaman listrik yang berulang, serta kelangkaan LPG subsidi mulai menjadi beban serius bagi masyarakat Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Kondisi tersebut mendapat sorotan keras dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra. Ia menilai persoalan kebutuhan energi di tengah masyarakat tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Menurutnya, ketika warga harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, kesulitan memperoleh LPG subsidi, sementara listrik kerap padam, maka yang terdampak bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga ekonomi keluarga dan keberlangsungan usaha kecil.
“Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok Polman, Sulbar. Antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara itu, LPG subsidi semakin langka di pengecer dan kalau ada, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi,” ujar Irfan di Polman, Rabu (9/9/2026).
Rakyat Jangan Dipaksa Membayar Mahal Buruknya Distribusi Irfan menilai kondisi tersebut harus segera mendapatkan solusi konkret. Terlebih, masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir menghadapi persoalan yang lebih berat akibat akses transportasi dan distribusi yang terbatas.
BBM dan LPG yang sulit diperoleh membuat harga di tingkat masyarakat berpotensi semakin tinggi. Pada saat yang sama, pemadaman listrik turut mengganggu aktivitas ekonomi, rumah tangga, hingga usaha masyarakat.
“Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini langsung menggerogoti ekonomi rumah tangga, melumpuhkan pelaku UMKM, dan membebani warga berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Karena itu, Irfan mendesak pemerintah dan instansi terkait berhenti saling menunggu dan segera turun ke lapangan.
Lima Langkah Mendesak
Irfan mendorong sedikitnya lima langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pertama, distribusi BBM harus dibenahi. Pertamina dan BPH Migas diminta memastikan ketersediaan stok sekaligus memperbaiki pola distribusi hingga wilayah terjauh.
Kedua, pemerintah harus menjamin LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Praktik penimbunan dan permainan harga harus diawasi dan ditindak.
Ketiga, pengawasan lapangan harus diperkuat. DPRD bersama instansi terkait dinilai perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPBU, pangkalan LPG, serta gudang penyimpanan.
Keempat, PLN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus menyiapkan langkah darurat untuk wilayah yang mengalami gangguan listrik berulang, termasuk pembenahan jaringan dan peningkatan kapasitas.
Kelima, Sulawesi Barat perlu memiliki strategi cadangan energi jangka panjang, termasuk fasilitas penyimpanan BBM dan LPG agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
“Rakyat Butuh Aksi, Bukan Janji”
Irfan menegaskan persoalan energi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara dan pemerintah tidak boleh membiarkannya berlarut-larut.
“BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat butuh aksi nyata, bukan janji kosong”.
Ia memastikan DPRD akan terus memantau perkembangan di lapangan. Jika tidak terdapat perubahan signifikan dalam waktu dekat, Irfan menyatakan DPRD tidak akan segan mendesak evaluasi hingga tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan pelayanan publik.
Pesannya jelas: masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari buruknya distribusi dan lemahnya pengawasan.
“Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat Polman dan Sulbar menderita hanya karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi,” pungkasnya. (**)
Laporan: Tim MCN
