JAKARTA, mediacentralnews.com – Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Usman Kansong, mengajak insan pers dan industri kelapa sawit membangun komunikasi publik yang transparan, berimbang, serta berbasis data untuk menghadapi berbagai kampanye negatif terhadap komoditas sawit.
Ajakan tersebut disampaikan Usman dalam Workshop Jurnalistik PWI–Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rabu (18/11/2026). Dalam kegiatan itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme wartawan melalui sikap kritis, disiplin verifikasi, dan keberimbangan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
Menurut Usman, media massa harus menjadi ruang publik untuk berdialog, bukan sekadar menyampaikan klaim sepihak. Setiap tuduhan terhadap industri sawit, termasuk isu kerusakan lingkungan, harus diuji melalui verifikasi dan konfirmasi. Begitu pula informasi yang hanya berisi pujian terhadap industri sawit tidak boleh diterima tanpa pemeriksaan fakta.
Ia menegaskan, wartawan wajib memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi serta segera melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegas Usman. Ia mengingatkan bahwa penghapusan berita dapat disalahgunakan untuk kepentingan pemerasan.
Usman juga menyoroti fenomena kampanye negatif terhadap sawit yang berkaitan dengan persaingan minyak nabati dunia. Ia menyinggung kebijakan Uni Eropa, seperti regulasi RED II, fat tax, dan label bebas minyak sawit, yang menurutnya perlu dilihat secara kritis dalam konteks persaingan komoditas minyak nabati, termasuk rapeseed dan kedelai.
Era Post-Truth, Media Diminta Lebih Disiplin Verifikasi
Usman mengungkapkan, perkembangan era post-truth turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap industri kelapa sawit. Ia merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan bahwa pemberitaan media ikut memperkuat persepsi negatif terhadap sawit.
Menurutnya, masih ditemukan pemberitaan yang menggunakan sumber tidak bertanggung jawab tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak industri. Tekanan kecepatan dalam media daring juga kerap menyebabkan proses verifikasi dan konfirmasi tertunda.
Karena itu, ia mengingatkan wartawan agar lebih berhati-hati dalam menentukan judul dan membangun framing berita, mengingat sebagian pembaca hanya membaca judul tanpa menelusuri keseluruhan isi pemberitaan.
Data Ilmiah Ungkap Produktivitas Sawit
Dalam workshop tersebut, Dr. Nuzul Hijri Darlan, Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara, memaparkan sejumlah data ilmiah mengenai produktivitas dan karakteristik tanaman sawit.
Ia menjelaskan, produktivitas minyak sawit mencapai 3,6–4,0 ton per hektare per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rapeseed sebesar 0,6–0,8 ton, kedelai 0,4–0,6 ton, dan bunga matahari 0,4–0,5 ton per hektare per tahun.
Indonesia juga dinilai memiliki kondisi alam yang mendukung pengembangan sawit, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, serta suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Nuzul.
GAPKI Dorong Produktivitas dan Keberlanjutan
Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Dr. Bandung Sahari, menjelaskan bahwa kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pasokan minyak nabati dunia.
Menurut data yang dipaparkannya, sawit memasok sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati dunia dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman minyak.
Namun, peningkatan kebutuhan global menjadi tantangan tersendiri bagi industri. Jika produksi bertahan pada level 2025, Indonesia diproyeksikan menghadapi defisit sawit sebesar 27 juta ton pada 2050.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, produktivitas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) perlu ditingkatkan dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun tanpa harus bergantung pada ekspansi lahan.
Bandung juga menyampaikan bahwa dari 1.211 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional, sebanyak 587 sertifikat berasal dari anggota GAPKI.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materi presentasinya.
Ia menegaskan, GAPKI terbuka untuk berbagi data dan memberikan kesempatan kepada jurnalis melihat langsung praktik pengelolaan perkebunan sawit.
Industri dan Pers Harus Bangun Komunikasi Terbuka
Menutup pemaparannya, Usman Kansong mendorong GAPKI membangun strategi komunikasi terpadu melalui konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.
Ia juga meminta industri memberikan ruang dan waktu kepada wartawan untuk melakukan verifikasi, termasuk menyediakan akses informasi dan hak jawab apabila terdapat pemberitaan yang dinilai tidak tepat.
Usman mengingatkan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, pihak industri sebaiknya melaporkannya kepada Dewan Pers, bukan langsung kepada kepolisian. Sementara pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti menggunakan pemberitaan untuk mengancam atau memeras, dapat dilaporkan kepada organisasi pers.
Melalui workshop tersebut, media dan industri sawit diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka dan profesional. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berdasarkan fakta dan data, sekaligus tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap industri kelapa sawit. (**)
Laporan: Tim MCN












