“HERAWANSYAH: Pergantian Kepemimpinan Harus Mengutamakan Konsolidasi Politik dan Kepentingan Nasional”
JAKARTA, mediacentralnews.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian menyusul munculnya wacana mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Isu tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
Salah satu nama yang diusulkan masuk dalam perbincangan tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Usulan itu disampaikan Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI., dalam siaran pers tertanggal 11 November 2026.
Menurut Herawansyah, kemungkinan pengunduran diri Gibran, apabila benar-benar menjadi pilihan politik, tidak sekadar menyangkut pergantian pejabat negara. Situasi tersebut juga berpotensi membuka babak baru dalam konsolidasi politik dan pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menilai, sikap dan keputusan Gibran perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepentingan pemerintahan, dinamika politik, persoalan hukum, hingga stabilitas nasional.
Tiga Persoalan yang Membayangi Gibran
Dalam analisisnya, Herawansyah mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan yang menurut pandangannya berpotensi terus membayangi perjalanan politik Gibran apabila tetap mempertahankan jabatannya.
Pertama, polemik mengenai ijazah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik. Menurutnya, persoalan tersebut masih menjadi bagian dari dinamika komunikasi politik yang perlu disikapi secara terbuka dan berdasarkan proses hukum.
Kedua, munculnya berbagai aspirasi kelompok masyarakat yang menginginkan Gibran mengundurkan diri. Terlepas dari beragam latar belakang gerakan tersebut, Herawansyah menilai tekanan politik semacam itu dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan.
Ketiga, isu dugaan penyadapan yang disebut menyeret sejumlah nama di lingkar kekuasaan. Ia berpandangan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara cermat, transparan, dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Herawansyah menegaskan, siapa pun yang disebut atau diduga terlibat dalam suatu persoalan hukum harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, hubungan keluarga, maupun pengaruh politik.
Menurutnya, bertahan ataupun mengundurkan diri sama-sama memiliki konsekuensi. Namun, apabila kepentingan pemerintahan dan stabilitas nasional menjadi pertimbangan utama, pengunduran diri dapat menjadi salah satu pilihan yang patut diperhitungkan.
Dasco Dinilai Memiliki Modal Politik
Pertanyaan berikutnya adalah siapa figur yang dapat dipertimbangkan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden?.
Dalam pandangan Herawansyah, Indonesia memiliki sejumlah figur yang berpengalaman dalam politik nasional. Namun, seorang wakil presiden tidak cukup hanya memiliki popularitas dan dukungan partai politik.
Dibutuhkan kapasitas komunikasi, kemampuan membangun koordinasi lintas lembaga, pemahaman birokrasi, serta kecakapan menjaga keseimbangan politik pemerintahan.
Atas pertimbangan tersebut, ia mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad atau yang dikenal dengan sapaan Don Dasco untuk masuk dalam diskusi mengenai figur calon pengganti Gibran.
Herawansyah menilai pengalaman Dasco di parlemen, posisinya di Partai Gerindra, serta jaringan komunikasi politik yang dimilikinya merupakan sejumlah modal yang dapat dipertimbangkan.
Menurutnya, dalam pemerintahan yang membutuhkan konsolidasi, wakil presiden ideal harus mampu menjadi penghubung antarkekuatan politik, membantu penyelesaian persoalan pemerintahan, dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kemungkinan tersebut tidak terlepas dari dinamika koalisi, kepentingan partai, serta proses politik dan konstitusional yang harus dilalui.
Ia juga menilai kemampuan Dasco dalam mengelola komunikasi dengan aktivis, media, dan partai politik, apabila dikombinasikan dengan pengalaman kepemimpinan seperti yang diperlihatkan Joko Widodo, dapat menjadi modal tersendiri.
Namun, usulan tersebut tetap merupakan pandangan pribadi Herawansyah dan bukan keputusan ataupun pencalonan resmi.
Masa Depan Pers Jangan Terlupakan
Selain berbicara mengenai dinamika pergantian Wakil Presiden, Herawansyah turut menyoroti masa depan dunia pers nasional.
Sebagai kader Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ia menilai organisasi wartawan dan perusahaan media menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama menyangkut kesejahteraan wartawan, keberlanjutan perusahaan pers, serta perubahan pola konsumsi informasi akibat perkembangan teknologi digital.
Ia juga menyinggung dinamika kepemimpinan PWI dari masa Hendry Ch Bangun menuju kepemimpinan Ahmad Munir yang menurutnya menjadi bagian dari perjalanan konsolidasi organisasi.
Herawansyah berharap, siapa pun yang nantinya berada dalam lingkar pemerintahan dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan ekosistem pers nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mendukung profesionalisme, kemandirian, dan keberlanjutan industri media, bukan sekadar membuka akses kekuasaan bagi organisasi tertentu.
Usulan Keterlibatan Profesional Pers
Dalam siaran pers tersebut, Herawansyah juga mengemukakan sejumlah gagasan terkait keterlibatan sumber daya manusia dari kalangan pers dalam pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
Pertama, ia mendorong penguatan sektor komunikasi dan digitalisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan figur yang memahami industri media. Ia menyebut nama Angga Raka Prabowo dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir sebagai figur yang dapat masuk dalam diskusi penguatan hubungan pemerintah dengan ekosistem pers.
Kedua, ia mengusulkan agar profesional dari kalangan pers yang memiliki pengalaman dan kapasitas, seperti Timbo Siahaan, memperoleh kesempatan berkontribusi dalam jabatan publik, termasuk pada sektor transportasi.
Ketiga, ia mendorong terbukanya kesempatan lebih luas bagi profesional pers untuk berkiprah di lingkungan BUMN, baik sebagai komisaris, dewan pengawas, maupun direktur.
Bahkan, Herawansyah mengemukakan gagasan mengenai keterwakilan hingga 14 orang dari unsur Pengurus Pusat PWI dalam struktur BUMN.
Namun, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut membutuhkan kajian serius dengan tetap mempertimbangkan kompetensi, integritas, profesionalisme, kebutuhan kelembagaan, serta mekanisme seleksi yang transparan.
Ia juga menaruh harapan kepada kepemimpinan Ketua Umum PWI Ahmad Munir agar mampu membangun komunikasi dan memperluas kontribusi sumber daya profesional pers dalam berbagai sektor pembangunan nasional.
Menanti Arah Politik Nasional
Pada akhirnya, wacana pengunduran diri Gibran dan munculnya nama Dasco sebagai figur alternatif merupakan bagian dari dinamika pemikiran politik yang berkembang di ruang publik.
Belum ada kepastian bahwa Gibran akan mengundurkan diri maupun bahwa Dasco akan menjadi calon penggantinya. Karena itu, berbagai kemungkinan tersebut perlu ditempatkan sebagai wacana dan pandangan politik, bukan keputusan resmi kenegaraan.
Bagi Herawansyah, hal terpenting dalam setiap perubahan kepemimpinan nasional adalah bagaimana kepentingan negara, stabilitas pemerintahan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan pers nasional harus menjadi bagian dari agenda pembangunan demokrasi, sebab pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengawal kebijakan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sebab, pergantian jabatan dapat menjadi bagian dari dinamika politik, tetapi kepercayaan publik, penegakan hukum, dan kemerdekaan pers merupakan tanggung jawab yang harus terus dijaga. (**)
Laporan: Anggota Dewan Pakar PWI Provinsi Bengkulu – KUD
