PASANGKAYU, mediacentralnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, resmi menyetujui rancangan peraturan tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pasangkayu, Jumat (13/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan legislatif, sekaligus memperjelas mekanisme kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Putu Purjaya, dan dihadiri 17 anggota DPRD. Jumlah kehadiran tersebut dinyatakan telah memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.
Dalam sambutannya, Putu Purjaya menegaskan bahwa penyempurnaan tata tertib merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kedewanan.
Menurutnya, tata tertib menjadi pedoman utama bagi pimpinan dan seluruh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak, serta kewajiban, termasuk mengatur mekanisme rapat dan persidangan.
“Penyempurnaan tata tertib DPRD harus senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan tugas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” ujar Putu.
Ia menjelaskan, rancangan peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan DPRD Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.
Sementara itu, laporan hasil pembahasan disampaikan Robin Candra Hidayat. Ia mengungkapkan bahwa pembaruan tata tertib diperlukan untuk menyesuaikan regulasi kelembagaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD.
Robin menegaskan, tata tertib bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas kelembagaan berjalan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas.
Proses penyusunannya telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan Panitia Kerja (Panja), penyusunan rancangan, pembahasan bersama perangkat daerah terkait, konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat, hingga finalisasi dengan melibatkan para ahli hukum.
Adapun sejumlah materi yang diatur dalam tata tertib baru tersebut mencakup kedudukan dan susunan DPRD, fungsi, tugas dan wewenang, keanggotaan, pengucapan sumpah dan janji, serta hak dan kewajiban anggota DPRD.
Selain itu, aturan tersebut juga mengatur mekanisme pengisian jabatan bupati dan wakil bupati, pemberhentian dan penggantian antarwaktu (PAW), pembentukan fraksi, kode etik, konsultasi DPRD, hingga mekanisme rapat dan persidangan.
Salah satu aspek penting lainnya adalah pengaturan pelayanan terhadap pengaduan dan aspirasi masyarakat. Ketentuan ini diharapkan memberikan kejelasan prosedur bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan dan tuntutan kepada lembaga legislatif.
Dengan disetujuinya tata tertib baru tersebut, DPRD Pasangkayu diharapkan semakin memperkuat kedisiplinan internal, meningkatkan kinerja kelembagaan, serta menjalankan fungsi representasi rakyat secara lebih optimal.
Pembaruan ini sekaligus menjadi harapan agar DPRD tidak hanya kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pasangkayu. (**)
Laporan: Abd Rahman As’ad
