PASANGKAYU, mediacentralnews.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasangkayu mulai membahas delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Pembahasan tersebut berlangsung bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu, Kamis (12/11/2026).
Agenda ini menjadi tahapan awal untuk menyelaraskan usulan regulasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Pasangkayu, Syaifuddin A. Baso, serta dihadiri sejumlah anggota Bapemperda dan perwakilan OPD terkait.
Sejumlah instansi yang hadir di antaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Badan Pendapatan Daerah, BKPSDM, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Organisasi, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
Delapan Ranperda yang dibahas mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, APBD Tahun Anggaran 2028, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, penataan perangkat daerah, penyesuaian ketentuan pidana, hingga pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, terdapat usulan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perangkat Desa serta Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD Pasangkayu juga mengusulkan Ranperda tentang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual melalui hak inisiatif DPRD.
Keterlibatan OPD dalam pembahasan ini dinilai penting untuk memastikan setiap usulan regulasi memiliki kesesuaian materi, dasar hukum, serta keterkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bapemperda DPRD Pasangkayu mendorong masing-masing OPD agar mematangkan substansi Ranperda yang diusulkan, termasuk menyiapkan materi pendukung dan landasan hukum yang diperlukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan perundang-undangan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Pembahasan awal Propemperda 2027 ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Pasangkayu mempersiapkan arah pembentukan regulasi daerah untuk tahun mendatang. (**)
Laporan: Abd Rahman As’ad
