POLEWALI MANDAR, Mediacentralnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD Polman, Rabu (3/9/2025).
Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Polman, Rahmadi Anwar, mengungkapkan bahwa perubahan KUPA-PPAS dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Salah satunya, target pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan.
“Pendapatan daerah berkurang sekitar Rp13,5 miliar dari target sebelumnya. Hal ini dipicu penyesuaian dana transfer yang menurun hingga Rp43,3 miliar, meskipun ada penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp29,7 miliar,” jelas Rahmadi dalam rapat paripurna.
DPRD menekankan agar Pemkab Polman menyusun APBD Perubahan secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama melalui program-program prioritas yang benar-benar memberikan dampak nyata.
Selain itu, DPRD meminta Pemkab segera menindaklanjuti kesepakatan KUA-PPAS perubahan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P).
Mengacu pada regulasi, persetujuan bersama atas APBD Perubahan wajib ditetapkan paling lambat tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran, atau selambat-lambatnya 30 September 2025.
Dengan adanya kesepakatan ini, DPRD berharap proses penyusunan dan pengesahan APBD-P 2025 dapat berjalan tepat waktu, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Polewali Mandar.
“Keterbukaan informasi publik dalam proses penyusunan APBD sangat penting, agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tutup Rahmadi.
Rapat paripurna DPRD Polman terkait KUPA-PPAS 2025 menyoroti tantangan penurunan pendapatan daerah.
Media mengajak pembaca untuk ikut mengawal transparansi dan memastikan APBD Perubahan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar. (*Red)
