Yuddy Chrisnandi: Prabowo Tak Bisa Digoyang, Mandat Konstitusional hingga 2029

JAKARTA, mediacentralnews.com – Spekulasi mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum 2029 ditepis tegas Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Ia menilai tidak ada dasar konstitusional maupun fakta politik kuat yang dapat menggugurkan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin hingga akhir masa jabatan.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016 itu menegaskan, Prabowo memperoleh mandat melalui proses demokrasi dan konstitusi yang panjang, mulai dari pemilu hingga penetapan hasil.
Karena itu, menurut Yuddy, narasi mengenai percepatan pergantian kekuasaan sebelum 2029 tidak dapat dijadikan kesimpulan politik hanya berdasarkan insting atau spekulasi.
“Sebagai akademisi politik, saya melihat 2029 harus berada dalam sebuah skenario konstitusional. Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, ditetapkan lewat proses konstitusi yang begitu ketat,” kata Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Ia menyebut legitimasi Prabowo tidak hanya lahir dari kemenangan dalam pemilu, tetapi juga dari seluruh tahapan konstitusional yang telah dilalui.
“Beliau menang secara de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Dalam skenario konstitusional, jabatan Presiden Prabowo berlaku satu periode penuh hingga 2029,” ujarnya.
Yuddy: Tak Ada Fakta untuk Goyang Pemerintahan
Yuddy secara terbuka mempertanyakan dasar dari berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum 2029.
Ia mengatakan, analisis politik semestinya dibangun berdasarkan fakta, data, dan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata prediksi atau insting politik.
“Saya tidak melihat adanya fakta-fakta politik, tidak melihat adanya fakta-fakta ekonomi yang sangat kuat yang bisa mengarah kepada pembenaran atas insting politik semacam itu,” tegasnya.
Menurut Yuddy, narasi semacam itu justru berisiko menciptakan kegaduhan dan menguras energi bangsa.
“Yang disampaikan hanyalah pandangan dan insting, bukan based on fact. Dalam situasi seperti sekarang, kita membutuhkan satu persatuan nasional yang kuat, bukan spekulasi-spekulasi yang bisa memecah belah masyarakat,” katanya.
Analogi Baterai: Prabowo Disebut Masih Sangat Kuat
Yuddy bahkan menggunakan analogi baterai untuk menggambarkan posisi politik Prabowo saat ini.
“Presiden Prabowo ini charger-nya masih untuk tiga tahun ke depan, bahkan dua tahun pun belum dipakai, belum habis. Jadi sedang kuat-kuatnya,” ujarnya.
Dalam perspektif ilmu politik, kata Yuddy, legitimasi konstitusional yang diperoleh melalui proses demokratis merupakan sumber kekuatan utama seorang presiden.
“Aktor politik yang memiliki legitimasi yang kuat, yang didasarkan atas kekuatan konstitusional, yang dilahirkan melalui sebuah proses yang demokratis, itulah yang paling kuat,” katanya.
Yuddy bahkan menyebut Prabowo sebagai aktor politik paling signifikan dalam struktur kekuasaan negara saat ini.
“Aktor utama negara saat ini, aktor politik yang paling signifikan, adalah Presiden Prabowo. Ini adalah fakta politik yang tidak dapat dibantah,” tegasnya.
Soal Tambang Ilegal hingga Karhutla
Tak hanya soal legitimasi politik, Yuddy juga menilai sejumlah pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian dalam menggunakan kewenangan pemerintah.
Ia menyoroti pernyataan Prabowo di hadapan DPR pada 15 Agustus 2026 terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas tambang ilegal.
“Pernyataan Presiden Prabowo tanggal 15 Agustus di hadapan DPR, yang mengingatkan para jenderal jangan main-main dengan tambang dan siap meminta Kapolri serta Panglima TNI mengusut tuntas jenderal-jenderal di belakang tambang ilegal, itu adalah pernyataan yang belum pernah kita dengar dari presiden-presiden sebelumnya,” ungkapnya.
Yuddy juga menyoroti sikap pemerintah terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan.
Menurutnya, ketegasan tersebut menunjukkan Presiden Prabowo tidak ragu menggunakan kewenangan pemerintah untuk menegakkan hukum.
Bantah Presiden Dikendalikan Pihak Lain
Isu lain yang turut ditepis Yuddy adalah narasi bahwa Presiden Prabowo dikendalikan atau dipengaruhi pihak tertentu.
Yuddy menyatakan tidak melihat dasar yang kuat untuk mempercayai anggapan tersebut.
“Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang mengendalikan Presiden Prabowo. Saya tidak percaya,” katanya.
Menurut Yuddy, dinamika politik di dalam pemerintahan justru menunjukkan pusat kekuasaan berada pada Presiden Prabowo.
“Medan magnet kekuasaan telah sepenuhnya berpindah. Presiden Prabowo memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari siapa pun, dan itu adalah realitas politik yang harus diakui semua pihak,” tegasnya.
Yuddy: Jangan Ada Dualisme Kekuasaan
Yuddy juga meminta pemerintah tidak ragu menunjukkan siapa pemegang mandat pemerintahan saat ini.
Ia menilai narasi politik yang menciptakan kesan adanya dua pusat kekuasaan justru berbahaya bagi stabilitas pemerintahan.
“Presiden Prabowo dan tim pemerintahannya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” ujarnya.
Menurut dia, seluruh aparat negara harus bergerak dalam koridor konstitusi dan menjalankan kebijakan pemerintahan berdasarkan kepemimpinan Presiden yang sah.
Fokus Nasional, Bukan Spekulasi Kekuasaan
Yuddy akhirnya menyerukan agar energi politik nasional tidak dihabiskan untuk spekulasi mengenai pergantian kekuasaan.
Ia menilai masih banyak persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
“Bangsa ini sedang disibukkan oleh banyak hal penting. Presiden hari ini sedang memimpin rapat gabungan penanganan pasca gempa di NTT, sebelumnya berkunjung ke Kalimantan menangani berbagai persoalan lapangan,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak menghormati proses demokrasi dan mandat konstitusional yang telah diberikan kepada Presiden Prabowo.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan nasional untuk mendukung Presiden Prabowo menyelesaikan agenda-agenda besar bangsa, bukan spekulasi-spekulasi yang membuang energi,” ujar Yuddy.
“Mari kita hormati mandat konstitusional yang telah diberikan rakyat kepada Presiden Prabowo hingga 2029,” pungkasnya. (**)
Laporan: KUD